Kontras.net| Ketua Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh Divisi Riset & Teknologi, Awaf Wirajaya
Mengatakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta agent of change dan social control menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat terkait keadaan Indonesia saat ini khususnya di sektor penting yaitu energi.

​Program pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 MW (35 GW) merupakan program unggulan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Adapun program 35 GW ini meliputi merencanakan pertumbuhan penjualan, pengembangan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk mendorong kecukupan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia yang dikemas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang dibuat pada 2021 lalu dimuat melalui Kepmen ESDM RI Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030.

​Kegiatan menambah supply listrik ini juga mengundang banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Selain meningkatkan daya distribusi dan transmisi listrik ke daerah-daerah terpencil guna mengurangi kendala teknis, program ini juga sebagai penggerak bagi pertumbuhan sosial-ekonomi yang menjadi sifat alamiah energi. Terbukanya investasi besar-besaran akan berakibat pada pembukaan lapangan kerja besar besaran yang diproyeksikan sebesar 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta tenaga kerja tak langsung sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5 – 6 persen pertahun yang membuat masyarakat dapat hidup sejahtera pasca pandemi Covid-19.

Kemudian penyerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) diperkirakan menyentuh angka 40 persen atau setara dengan 440 triliun rupiah. Lalu, meningkatkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik naik dari 99,45 persen pada 2021 kemudian naik menjadi 99,56 persen (+ 0,11 persen) pada semester I tahun 2022.

​Setiap ada keunggulan pasti ada kekurangan, program ini juga mendatangkan beberapa kekurangan yang mencederai impian Indonesia di masa yang akan datang.

Pertama, mayoritas pengembangan pembangkit yang sedang digalakkan adalah berbahan bakar fosil yang meningkatkan efek gas rumah kaca (GRK). Kedua, tidak tercapainya impian Net Zero Emission 2060 yang menjadi bagian komitmen Indonesia pada Paris Agreement, berdasarkan RUEN 2015-2050, sektor pembangkit listrik diproyeksikan menjadi penyumbang emisi terbesar dengan angka proyeksi emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 893 juta ton CO2eq dan tahun 2050 sebesar 1.950 juta ton CO2eq. Ketiga, oversupply yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan karena mengakibatkan kerugian yang cukup mendalam, dengan kontrak take or pay setiap 1 GW bebannya setara dengan 3 triliun rupiah.

Tingginya angka pembangunan pembangkit listrik berbanding terbalik dengan konsumsi masyarakat yang masih banyak menggunakan listrik klaster 450 VA.
​“Solusi yang dapat ditawarkan saat ini adalah percepatan pada transisi energi dari gas LPG menjadi kompor listrik bukan malah dibatalkan, lalu dari mobil konvensional menjadi mobil listrik dan pengembangan pembangunan SPKLU. Lalu menaikkan masyarakat pengguna 450 VA menjadi 900 VA tetapi tetap diberi subsidi dan menaikkan masyarakat pengguna 900 VA menjadi 1.200 VA dan tidak mendapatkan subsidi.” tutup Awaf Wirajaya Ketua DEM Aceh Divisi Riset & Teknologi.

​Distribusi kompor listrik ini dapat diuji coba pada tiap-tiap ibu kota provinsi sebagai contoh untuk dikembangkan sampai ke level desa dengan tetap memberikan sosialisasi penggunaan kompor listrik tersebut kepada warga. Implementasi kompor listrik juga dapat mengurangi subsidi energi pada sektor LPG yang kian tahun makin membengkak, subsidi untuk LPG pada tahun 2022 sebesar 66,3 triliun rupiah dengan ICP (Indonesia Crude Price) di angka US$ 117,62/barel sesuai dengan Kepmen ESDM RI Nomor 75.K/MG.03/DJM/2022.