Aceh Utara – Kontras.net | Pelaksanaan PILKADA Serentak 2024 menjadi sangat penting untuk memilih kepala daerah baik Gubernur di tingkat Provinsi dan juga Bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota.

Meskipun tahapan PILKADA sudah pada tahap pencocokan data pemilih (COKLIS) di tingkat desa namun sejauh ini pengawas pelaksanaan pemilu belum dilaksanakan maksimal
Hambatan pelaksanaan pengawasan pada PILKADA 2024 belum tuntasnya rekrutmen pengawas tingkat kecamatan di seluruh Aceh di lain sisi juga belum selesainya Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPDH) untuk Panitia Pengawasan Pemilihan (PANWASLIH) kabupaten/kota di Aceh.

Dalam Keterangan Press Fahrul Razi Pemuda Gampong yang juga Pemerhati Pemilihan Kepala Daerah mengungkapkan bahwa pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk melahirkan PILKADA yang jurdil.

Fahrul juga menambahkan bahwa keseriusan pemerintah dalam mendukung anggaran kepada PANWASLIH menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan pengawasan yang maksimal, di lain sisi para komisioner juga harus bekerja ekstra agar pengawasan pada PILKADA 2024 juga maksimal.

Hal lain yang perlu di pertanyakan kenapa pemerintah seakan tidak responsif untuk menyukseskan PILKADA 2024 sehingga lambatnya Proses pencarian anggaran PANWASLIH Kabupaten/kota di Aceh juga belum selesai.

“ini penting untuk dipercepat mengingat pengawasan Pilkada sangat urgen, jangan sampai pemerintah yang merobek undang – undang, di karena kan ketiadaan anggaran pengawasan 2024”

Untuk itu agar pemerintah tidak label sebagai perobek undang-undang harus mendukung penuh Pengawasan PILKADA terkhusus dalam dukungan anggaran.

“kita meyakini pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh serius untuk mendukung PILKADA terutama dalam mendukung anggaran maksimal untuk PANWASLIH sehingga kerja – kerja pengawasan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.