Kontras.net| Banda Aceh – Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ( FPPI), Dr Hj Marlinda Irwanti SE MSi melantik Hj Asmanah SAg PhD sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPPI Provinsi Aceh Periode 2023-2028 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Minggu (27/8/2023) siang.

Pelantikan itu dihadiri sekitar 400 hadirin ditambah ratusan orang lainnya dari cabang-cabang FPPI se-Indonesia yang berpartisipasi secara daring (online).

Hadir dalam pelantikan itu, Plt Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian, Dr Ferry Irawan SE, MSE, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Prof Dr Abdullah Puteh MSi, Pj Gubernur Aceh yang diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, serta perwakilan Bank Syariah Indonesia Regional I Aceh, perwakilan Bank Aceh Syariah, juga perwakilan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dari kalangan DPRA, hadir Hj Darwati A Gani SE dan mantan ketua DPRA, Drs H Muhammad Yus. Juga hadir mantan Sekda Aceh semasa Abdullah Puteh menjabat Gubernur Aceh (2000-2004), Thantawi Ishak SH MM.

Dr Marlinda Irwanti tak lain adalah istri dari Prof Dr Abdullah Puteh MSi, yang dulunya di Aceh lebih dikenal dengan nama Marlinda Puteh atau Linda Purnomo (nama ayahnya).

Menurut Marlinda, pelantikan ketua dan personel DPD FPPI Aceh itu bertepatan dengan hari ulang ke-14 FPPI yang baru diperingati tanggal 25 Agustus 2023 di titik Nol Kota Sabang

Dalam sambutannya Marlinda menerangkan, FPPI adalah sebuah organisasi berbentuk badan usaha perkumpulan yang fokus pada perjuangan kesetaraan gender dan peningkatan peran perempuan di berbagai aspek masyarakat.

Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 di Jakarta oleh para pendiri yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.


FPPI, lanjut Marlinda, mengusung prinsip kesetaraan dan memiliki visi untuk meningkatkan martabat perempuan melalui peningkatan pendidikan, usaha, dan pengembangan diri.

Misi FPPI yang luas, lanjut Marlinda, mencakup berbagai bidang, termasuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, meningkatkan kapasitas kerja perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, mencari peluang ekonomi bagi perempuan, memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan dalam hukum dan hak asasi manusia.

Prinsip perjuangan FPPI, menurut Marlinda, meliputi antidiskriminasi, dengan lima fokus utama: antisubordinasi, antimarginalisasi, anti pelabelan negatif, antitindakan kekerasan terhadap perempuan, dan anti-double burden (antibeban ganda).

FPPI juga memiliki program kerja yang terdiversifikasi, meliputi bidang organisasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, dan lingkungan hidup.

Bidang-bidang ini, lanjutnya, mencakup berbagai program, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan hingga pendidikan politik dan kesadaran lingkungan.

Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun (HUT) dan pelantikan pengurus DPD FPPI Aceh, sejumlah acara dilaksanakan lembaga ini pada tanggal 25 Agustus 2023 di Kota Sabang, Aceh.

Rangkaian acaranya, kata Marlinda, termasuk penyerahan santunan untuk anak yatim, gotong royong membersihkan pantai, deklarasi pemilu damai, dan upacara pengibaran bendera Merah Putih serta bendera FPPI di Tugu 0 Kilometer Indonesia.

Pada tanggal 26 Agustus 2023 FPPI Aceh bekerja sama dengan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian perekonomian Republik Indonesia dan DPD RI melaksanakan kegiatan Sosialiasi Inklusi Keuangan bagi perempuan, Pemuda dan UMKM di Aceh.

Adapun pelantikan Pengurus FPPI Aceh pada 27 Agustus hari ini merupakan puncak acara yang dirangkai dengan penandatanganan MoU dengan pihak erbankan dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) juga launcing Program ” Mujahidah Malahayati” program ini nanti agar Perempuan di aceh mampu mandiri dan dapat bekerja sama dengan berbagai Stekholder.

Dalam kesempatan itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 750 juta kepada empat UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.

Sedangkan Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR Rp 120 juta untuk tiga UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe menyumbang setengah ton pupuk untuk diserahkan kepada perempuan-perempuan petani di Aceh di bawah binaan FPPI.

Selain itu, PT Pegadaian Syariah Aceh juga menyatakan komitmennya untuk membantu pemberdayaan UMKM di Aceh di bawah binaan FPPI, tetapi nilai nominalnya tidak disebutkan.

Acara pelantikan itu juga dimeriahkan dengan pameran puluhan UMKM di bawah binaan FPPI Aceh. Pameran itu berlangsung di Anjong Mon Mata. Masing-masing UMKM memamerkan produknya, mulai dari sulaman, anyaman, hingga kuliner.

“Ini semua menunjukkan komitmen FPPI dalam mendukung pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,” kata Marlinda.

Acara ini, lanjut Marlinda, diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan dalam masyarakat dan menggalang dukungan untuk perjuangan kesetaraan gender.

Ia tekankan FPPI Aceh tidak boleh hanya menjadi organisasi papan nama, tetapi harus aktif dan terukur indikator-indikator keberhasilannya.

“Saya akan datang lagi ke Aceh untuk melihat keberhasilan-keberhasilan itu,” kata mantan ketua Tim Penggerak PKK Aceh ini.

“Saya juga titip organisasi ini untuk mengamankan pemilu tahun depan agar pemilu aman, tenang, dan menyenangkan,” kata Marlinda.
Secara khusus Marlinda berharap tetap ada kader FPPI dan perempuan-perempuan Aceh lainnya yang menjadi pelanjut perjuangan Laksamana Keumalahayati, Cut Nyak Dhien, dan Sri Ratu Safiatuddin.

Ia tambahkan bahwa kalau ada lelaki hebat, pastilah di sampingnya ada perempuan luar biasa. “Demikian pula, jika ada perempuan hebat pastilah di sampingnya ada lelaki yang luar biasa memberikan dukungan,” kata Marlinda.

Sementara itu, Ketua FPPI Aceh, Asmanah PhD dalam sambutannya mengajak para kader FPPI di provinsi ini untuk bekerja sama, bahu-membahu, dan berkomitmen memajukan FPPI dan Aceh.

FPPI, kata Asmanah, terus berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang signifikan bagi kemajuan sosial.

“Perempuan itu juga harus kompak dan berdaya untuk memajukan daerah dan bangsanya,” imbuh Asmanah.

Selain Asmanah yang dilantik sebagai Ketua FPPI Provinsi Aceh, Marlinda juga melantik sejumlah wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara, dan wakil bendahara.

Kepengurusan ini dilengkapi bidang organisasi; pendidikan, ketenagakerjaan, perkebunan dan kehutanan; pengabdian masyarakat; politik, hukum, dan HAM; serta bidang sosial, budaya, dan lingkungan hidup. (*)