Kontras.net – Lhokseumawe | Isu dugaan pungutan liar (pungli) di Hari Kesehatan Nasional Ke-58 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lhokseumawe pada sejumlah fasilitas layanan kesehatan menjadi sorotan Dewan Perwalian Rakyat Kota
Lhokseumawe.

“Apapun alasannya yang namanya pungli itu tidak boleh. Sangat disayangkan jika itu benar terjadi, apa lagi Pj Wali Kota Lhokseumawe sudah berkomitmen tidak ada pungli dibawah kepimpinannya,” ucap Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Ismail A manaf melalui via pesan singkat WhatsApp, Sabtu (26/11/2022).

Politikus Partai Aceh itu menyatakan, jika tidak ada anggaran, kenapa harus dipaksakan membuat acara, sehingga menjadi dugaan pungli disetiap pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe.

“Kenapa tidak upacara saja yang dilakukan, tidak perlu terlalu dibesarkan sampai terjadi dugaan pungli. saya minta segera dipertanggung jawabkan hasil dana yang dikutip,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, isu dugaan pungutan liar di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Wali Kota Lhokseumawe, pada 14 November kemarin, menuai polemik dikalangan masyarakat.

Hal itu dikarnakan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe melakukan penarikan iuran dengan angka besaran minimal Rp. 2000.000 hingga 4 juta rupiah dari sejumlah fasilitas layanan kesehatan di kota Lhokseumawe.