Aceh Utara, Kontras.net | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan.

Tekanan inflasi tidak terlepas dari problematika ekonomi dunia yang didorong oleh : pandemi COVID-19 yang belum mereda di beberapa negara.

“Pihak-pihak terkait saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mengatasi dan mengendalikan inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)”.

Tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar/pasar murah, kerja sama perdagangan antar daerah, dan ketahanan pangan. Termasuk peningkatan produksi, dan peningkatan supply.

“Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, memberikan dampak kenaikan harga komoditas khususnya untuk komoditas pangan dan energi, dan tantangan perlambatan ekonomi dunia sebagai dampak ekspektasi resesi Amerika Serikat dan zero COVID policy Tiongkok”. Ujarnya.

Pasca terjadinya deflasi pada bulan Agustus 2022, Pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022. BBM yang dilakukan penyesuaian harga adalah jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar dengan harga setelah kenaikan yaitu masing-masing Rp 10.000 per liter untuk Pertalite, Rp 14.500 per liter untuk Pertamax, dan Rp 6.800 per liter untuk Solar. K

“Secara tahunan, inflasi Aceh sudah berada di posisi 6,34% (year on year), dan inflasi tahun kalender berada di 4,51% (year to date)”. Jelasnya.

Angka tersebut telah berada lebih tinggi dibandingkan rentang target inflasi nasional yang berada di kisaran 3% ± 1%.

Deflasi tersebut juga terjadi secara nasional, dengan 79 kota mengalami deflasi dan 11 kota mengalami inflasi. Dimikian.