Lhokseumawe, Kontras.net – Komando Distrik Militer (Kodim) 0103/Aceh Utara menggelar Kegiatan komunikasi sosial (komsos) lintas sektoral bersinergi membangun Aceh.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Aula Makodim 0103/Aut Jln. Kolonel Rifai Harahap, Dsa. Kampung Jawa Lama. Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe.Rabu, (25/05/2022).

Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0103/Aut, Letkol Arm Oke Kistiyanto S. A. P., menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan Komsos tersebut.

Komsos ini selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas lintas sektoral antar stakeholder terkait, juga dimaksudkan sebagai ruang diskusi dalam mencari penyelesaian permasalahan bersama yang menimpa KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Pelabuhan Lhokseumawe dan UMKM di Arun Lhokseumawe dan Aceh Utara.

“Kami melihat ada 3 possible future bagi stake holder di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara dalam membangun Aceh kedepannya. Pertama kita akan berjalan sendiri sendiri sesuai Tupok kita masing-masing seperti saat ini, jika tak berubah, Kedua, kita akan saling berbenturan dengan ego sektoral kita, yang akan mengakibatkan pembangunan ekonomi stagnan kedepan atau kita bisa berjalan beriringan, bersinergi untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

“Pertemuan ini akan menentukan masa depan Aceh” pungkas Dandim.

Dipandu moderator oleh Dr. Julius Dharma dari Unimal, kegiatan komunikasi sosial lintas sektoral tersebut dihadiri oleh seluruh unsur Muspida Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara beserta staf terkait seperti Kadis BPMG, Kadis Perindakop, Kadis DKPP, Kadis Pertanian, Kepala BUMD Kota (PDPL) dan Kabupaten serta 31 Camat di wilayah Kodim 0103/Aut. Selebihnya merupakan stakeholder yang berperan dalam ekonomi makro dan mikro yakni Pejabat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kepala Bank Indonesia perwakilan Lhokseumawe beserta para pimpinan perbankan di Lhokseumawe diantaranya kepala regional BSI, Kepala Bank Aceh, Bank Danamon, Bank CIMB, Direktur Pelindo, Dirut PT. PIM, Dirut PT. PAG, Dirut PT. PGE, GM PTPN 1, GM PT Bapco, GM PT. Setya Agung, Kepala KPP Pratama Lhokseumawe, Kepala KPKNL Lhokseumawe dan para pengusaha pelaku usaha di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Diawali oleh pemaparan Kepala UPTD KEK, Zulkifli Hamid, tentang situasi terkini KEK Arun yang mematahkan asumsi bahwa KEK Arun akan ditutup, bahkan sudah membukukan investasi 3,7 T dengan 15 perusahaan existing. Diharapkan dengan fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance serta kemudahan perijinan One Stop Service, bs menarik investor datang ke KEK. “Jika KEK berjalan makan akan mempekerjakan 40 ribu orang Tenaga Kerja” kata beliau.

Dr. Marbawi dari Unimal berkesempatan menjadi pemapar kedua yang menjelaskan tentang ekonomi makro dan mikro serta permasalahannya di Aceh.

Sedangkan pemapar ketiga adalah Tgk. Rifky yang menjelaskan tentang program Binter Kodim 0103 Aceh Utara “lidi sawit, nipah dan kelapa” yang memiliki potensi ekspor ke manca negara. Dilanjutkan oleh Hasballah dari Lembaga Pengembangan Industri Aceh yang memaparkan tentang potensi ekspor briket kelapa, dengan UMKM pembuatan arang batok kelapa yang banyak ditemui di Aceh Utara.

Pemapar kelima adalah Direktur PT. Pelindo tentang kesiapan logistik dan fasilitas pelabuhan dalam mendukung ekonomi Aceh.

Pemapar terakhir yakni Kepala BI perwakilan Lhokseumawe, Gunawan, yang menjelaskan dukungan perbankan terhadap KEK, ekspor dan UMKM.

Dalam sesi tanya jawab, Direktur BUPP Patriot KEK Arun, Indra, menjelaskan tiga permasalahan kenapa investor lari yakni waktu sewa lahan yang kurang lama, kecukupan pasokan listrik dan ketersediaan air ketika pabrik berdiri. “Permasalahan sewa lahan, insha allah akan selesai dengan PMK (peraturan menteri keuangan) yang memperbolehkan sewa lahan hingga 30 tahun” ujarnya.

“Sedangkan untuk ketersediaan listrik akan saya komunikasikan dengan PJB (pembangkit listrik) dan pasokan air akan teratasi dengan adanya investasi air kedepan. Doakan saja” pungkas Indra.

Wakil walikota Lhokseumawe menyampaikan, “Kalau bisa produk Aceh bebas pajak jika menggunakan pelabuhan Lhokseumawe, selama ini semua pengusaha lari ke Medan karena mahal, termasuk TKBM (tenaga kerja bongkar muat).” Keluhan ini akan dikomunikasikan oleh KEK dalam pertemuan lanjutan termasuk dengan pembuatan qanun tentang Tax Allowance bagi produk komoditas unggulan Aceh dan penetapan upah kerja bagi TKBM pelabuhan.

“Minimal sama lah dengan Medan (Belawan), jangan TKBM jadi preman, sehingga menjadi ongkos tidak jelas bagi kami para pelaku usaha” ungkap salah satu peserta diskusi.

Dari Bank Aceh mewakili para unsur Perbankan yang lain menyampaikan cukup senang dengan adanya program ini khususnya lidi sawit dan arang kelapa, “ini yang ditunggu oleh perbankan” ungkapnya.

Kesiapan dukungan dana juga disampaikan oleh Plt. Sekda Aceh Utara, Dayan Alba,. “Gampong memiliki BUMG dan Dana Desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kalau harga mesin yang cuma 6 juta, itu mudahlah kalau Gampong ingin memajukan rakyat mereka. Asalkan mereka mau”.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan tukar menukar nomor kontak masing-masing. Semuanya berharap agar acara komunikasi lintas sektoral seperti ini bisa dilaksanakan lagi secara rutin untuk menciptakan sinergi antara Aparat Pemerintah, Stake Holder terkait dan para Pelaku Usaha demi kemajuan Aceh Utara dan Lhokseumawe kedepannya.