Kontras.net

Getar Minta Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah yang Buruk Bagi Iklim Ramah Investasi

Banda Aceh, Kontras.net | Sekretaris Jenderal Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh Teuku Izin meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pejabat kepala daerah yang tidak mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi.

“Setelah beberapa bulan penunjukan PJ kepala daerah salah satunya Pr yang diberikan Presiden yaitu memastikan daerah yang dipimpin ramah terhadap investasi. Namun terlihat ada PJ kepala daerah yang abai bahkan tidak mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi yang sehat” sebut Teuku Izin dalam releasenya Kamis (15/9/2022).

Seperti diketahui, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah maka Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan PJ Gubernur dan PJ Bupati – Walikota di Aceh.

“Apalagi dengan kondisi otsus yang mulai berkurang di Aceh seharusnya para pejabat kepala daerah harus mampu menghadirkan investasi di aceh. Jangan sampai investasi yang sudah ada malah keluar dari Aceh,” tambah Apung sapaan karib Teuku Izin.

Apung juga berharap para pejabat kepala daerah dan seluruh stake holder mampu menciptakan iklim yang baik bagi para investor yang akan berinvestasi di Aceh.

“Kita berharap semua elemen khususnya stake holder mengambil peran dalam menciptakan iklim yang sehat bagi investasi, karena tanpa iklim yang sehat, investor akan berfikir dua kali untuk berinvestasi di Aceh” harap Sekjen Getar.

Selain itu faktor yang juga perlu diperhatikan oleh kepala daerah Stabilitas keamanan, perizinan dan regulasi ya jelas, karena faktor tersebut sangat penting agar investasi bisa berjalan dengan baik di aceh.

“Kenapa iklim Investasi perlu diperhatikan karena dampak lanjutan yang kita harapkan yaitu mampu menekan angka inflasi di Aceh, selain itu juga dapat menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa menurunkan angka kemiskinan Aceh” tambah Apung.

Terakhir apung meminta, Presiden mengevaluasi PJ yang kontraproduktif dengan harapan dan target Nasional di Aceh. “Jadi kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi para pejabat kepala Daerah yang tidak mampu menjaga iklim investasi yang sehat di Aceh” tutup Apung.

Getar Minta Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah yang Buruk Bagi Iklim Ramah Investasi

Banda Aceh, Kontras.net | Sekretaris Jenderal Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh Teuku Izin meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pejabat kepala daerah yang tidak mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi.

“Setelah beberapa bulan penunjukan PJ kepala daerah salah satunya Pr yang diberikan Presiden yaitu memastikan daerah yang dipimpin ramah terhadap investasi. Namun terlihat ada PJ kepala daerah yang abai bahkan tidak mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi yang sehat” sebut Teuku Izin dalam releasenya Kamis (15/9/2022).

Seperti diketahui, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah maka Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan PJ Gubernur dan PJ Bupati – Walikota di Aceh.

“Apalagi dengan kondisi otsus yang mulai berkurang di Aceh seharusnya para pejabat kepala daerah harus mampu menghadirkan investasi di aceh. Jangan sampai investasi yang sudah ada malah keluar dari Aceh,” tambah Apung sapaan karib Teuku Izin.

Apung juga berharap para pejabat kepala daerah dan seluruh stake holder mampu menciptakan iklim yang baik bagi para investor yang akan berinvestasi di Aceh.

“Kita berharap semua elemen khususnya stake holder mengambil peran dalam menciptakan iklim yang sehat bagi investasi, karena tanpa iklim yang sehat, investor akan berfikir dua kali untuk berinvestasi di Aceh” harap Sekjen Getar.

Selain itu faktor yang juga perlu diperhatikan oleh kepala daerah Stabilitas keamanan, perizinan dan regulasi ya jelas, karena faktor tersebut sangat penting agar investasi bisa berjalan dengan baik di aceh.

“Kenapa iklim Investasi perlu diperhatikan karena dampak lanjutan yang kita harapkan yaitu mampu menekan angka inflasi di Aceh, selain itu juga dapat menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa menurunkan angka kemiskinan Aceh” tambah Apung.

Terakhir apung meminta, Presiden mengevaluasi PJ yang kontraproduktif dengan harapan dan target Nasional di Aceh. “Jadi kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi para pejabat kepala Daerah yang tidak mampu menjaga iklim investasi yang sehat di Aceh” tutup Apung.

BACA JUGA